Top

Usaha Tani Mina Padi, Lebah Madu Kelulut, serta Pertanian Ramah Lingkungan, dijajal di Desa Baru, Kabupaten Banyuasin

Petani di desa Baru di Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan kini telah memiliki lahan uji coba (demonstration plot) budidaya ikan di sawah atau mina padi, lebah madu kelulut, dan pertanian ramah lingkungan yang akan dikelola secara bersama oleh warga desa dan dibawah bimbingan peneliti dan para pakar, sebagai upaya mencari model penguatan penghidupan petani berwawasan lingkungan.

Uji coba ini merupakan buah dari proses panjang penggalian data dan penggalangan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk masyakarat desa, yang telah dilakukan sejak akhir tahun 2021. Sebelumnya, peneliti dari World Agroforestry (ICRAF) Indonesia yang telah menggali data di desa, mengolah dan mengembalikannya sebagai bahan diskusi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini adalah bagian dari kerja sama antara ICRAF, melalui Peat-IMPACTS and Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan.

Didampingi oleh Direktur ICRAF Indonesia Dr Sonya Dewi, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasain Qosarudin, Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi meresmikan dimulainya implementasi lahan uji coba seluas 2 hektar yang terbagi menjadi 2 zona. Zona A untuk usaha tani mina padi dan zona B untuk budidaya lebah madu, pada Rabu (20/4/2022).

Askolani menyambut hangat prakarsa untuk memperkenalkan jenis-jenis usaha tani yang para petani secara langsung sehingga diharapkan akan muncul rasa kepemilikan terhadap inisiatif tersebut. Dukungan dari pihak lain sangat diharapkan oleh pemerintah daerah terlebih dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat, kami sampaikan apresiasi yang mendalam kepada ICRAF dan para mitra. Pilihan usaha tani masyarakat di desa dengan lahan gambut tidak banyak, sehingga Inovasi-inovasi semacam ini akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan pada saat yang sama menjaga keberlanjutan lingkungan,” kata Askolani dalam sambutannya yang secara langsung meresmikan Model Usaha Tani untuk Pengelolaan Gambut Lestari di Desa Baru, Kecamatan Rambutan. Kabupaten Banyuasin memiliki lahan gambut seluas 295.800 hektar atau sekitar 13 persen dari total lahan gambut di Sumatera Selatan. Mayoritas lahan gambut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam padi.

Dr Sonya Dewi mengatakan Desa Baru adalah satu dari 34 desa yang menjadi lokasi penelitian Peat-IMPACTS di Sumatera Selatan. Inovasi usaha tani dalam praktik pertanian dengan memadukan sistem agroforestri ditawarkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki tata kelola gambut sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Model usaha tani tersebut telah disosialisasikan ke para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa, masyarakat, LSM, asosiasi, perusahaan swasta lainnya untuk menemukan rumusan yang cocok dengan desa sasaran.

“Ke 34 desa ini memiliki karakter yang berbeda-beda satu dengan lainnya, baik dari sisi ekologis dan mata pencaharian masyarakatnya. Belum ada satu solusi yang menjawab beragam karakter itu. Plot demonstrasi atau lahan uji coba ini juga menjadi ruang belajar bersama, untuk petani khususnya dan masyarakat luas serta pemangku kepentingan tentang bagaimana praktik perekonomian bisa diselaraskan dengan kondisi alam supaya berkelanjutan.” tambahnya.

Turut hadir pula dalam kegiatan peresmian tersebut Tim ICRAF, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Tim Kerja Bersama Kabupaten Banyuasin, Camat Kecamatan Rambutan, Kepala Desa Baru serta pihak-pihak terkait.

Peat IMPACTS atau Improving the Management of Peatlands and the Capacities of Stakeholders in Indonesia adalah bagian dari International Climate Initiative (IKI), Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir yang mendukung prakarsa ini dengan landasan keputusan yang diadoposi oleh parlemen Jerman. Proyek ini berlangsung selama 4 tahun (2020–2023) di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat.

Banyuasin, 20/04/2022

Oleh: Tikah Atikah & Emmy Fitri

WikiGambut: Katalog Baru Manajemen Pengetahuan Gambut

Bincang Gambut ini dilaksanakan untuk memperkenalkan konsep dan pendekatan WikiGambut sebagai sistem pengelola pengetahuan gambut ke berbagai pihak, baik akademisi, peneliti, mahasiswa, swasta, komunitas, maupun masyarakat secara umum yang tertarik dengan isu gambut. WikiGambut memuat berbagai informasi seputar gambut, mulai dari sejarah, budaya, biodiversitas hingga pengelolaannya.

Beragam pengetahuan dan pembelajaran tentang gambut serta pengelolaan lahan gambut lestari yang saat ini masih tersebar di berbagai pihak, saat ini diupayakan untuk dihimpun kedalam WikiGambut pada tautan https://pahlawangambut.id/berbagi/

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Adi Yani, MH, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kabid Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Marcelinus Rudy, SP, menyatakan, “Pemprov Kalimantan Barat mengharapkan penelitian yang dilakukan ICRAF melalui Program Peat-IMPACTS dapat mendukung perbaikan pengelolaan gambut berkelanjutan, memberikan solusi dan inovasi bagi persoalan-persoalan kebakaran lahan gambut di Kalbar, serta adanya inovasi bagi pembukaan lahan tanpa bakar yang mudah dan murah untuk bisa diterapkan oleh masyarakat.”

Adi Yani berharap kondisi lingkungan dan ekosistem gambut di Kalbar akan tetap terjaga dan lestari. Ia juga meminta agar para pihak yang hadir dalam Bincang Gambut, bisa memanfaatkan kegiatan ini untuk menyampaikan ide, saran, dan gagasannya agar dapat berkontribusi terhadap penelitian yang dilakukan oleh ICRAF. Sebagai salah satu provinsi dengan luas lahan gambut terbesar di Indonesia, berbagai kajian telah banyak dilakukan di Kalimantan Barat terkait pengelolaan lahan gambut, restorasi, pengelolaan air dan juga kondisi sosial ekonomi lahan gambut. Namun pengetahuan-pengetahuan ini belum dapat digunakan secara optimal untuk proses pengelolaan ekosistem gambut di Kalimantan Barat.

Salah satu penyebabnya adalah masih tersebarnya pengetahuan dan informasi tersebut pada berbagai pemangku kepentingan. WikiGambut berupaya secara terorganisir untuk mengumpulkan, mengkompilasi dan mensintesa pengetahuan serta informasi yang ada kedalam satu sistem pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management System) agar dapat digunakan secara luas untuk pengambilan keputusan terkait lahan gambut.

Andree Ekadinata, WP-6 Leader Pengelolaan Pengetahuan Program Peat-IMPACTS,  menyampaikan “ICRAF melihat bahwa pengetahuan yang ada di berbagai daerah tentang gambut sangatlah kaya, sayangnya pengetahuan tersebut masih tersebar dimana-mana sehingga saat dibutuhkan sulit untuk mengaksesnya.” Andree juga mengemukakan jika tenaga pendidik yang butuh bahan ajar tentang gambut seringkali harus mencari artikel tentang gambut dari berbagai sumber, serta dunia usaha yang membutuhkan masukan tentang bagaimana praktek terbaik di lahan gambut sulit mencari informasi yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan mereka.

WikiGambut Kalbar
Keberadaan WikiGambut tentunya memerlukan dukungan berbagai pihak yang secara sukarela bersedia menjadi kontributor melalui Komunitas WikiGambut. Saat ini, tengah dibentuk Komunitas WikiGambut Kalimantan Barat (WikiGambut Kalbar). Sebelumnya berhasil terbentuk komunitas serupa di Sumatera Selatan yang telah berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak lintas generasi. Komunitas ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, pemangku kepentingan, peneliti maupun penulis untuk dapat saling belajar dalam upaya menciptakan sebuah lingkungan kritis namun menyenangkan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang gambut.

Pembentukan Komunitas WikiGambut Kalbar ini bercita-cita untuk menghimpun dan menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang gambut ke semua kalangan masyarakat di Kalimantan Barat tanpa terkecuali. Harapannya, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang gambut secara lebih lengkap, untuk kemudian mampu memahami dan mendukung upaya-upaya pengelolaan dan pelestarian gambut di Kalimantan Barat.

Kegiatan talkshow #BincangGambut WikiGambut Kalimantan Barat ini dilaksanakan oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia dengan didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 31 Maret 2022 di Hotel Harris, Pontianak. Dihadiri oleh berbagai pihak dengan beragam latar belakang, mulai dari komunitas sastra, blogger, guru, komunitas difable, akademisi, peneliti, perwakilan perusahaan, perwakilan OPD Kalimantan Barat, dan alumni PMG.

Pengembangan WikiGambut didukung sepenuhnya oleh program PeatMPACTS melalui #PahlawanGambut

Author: Dhian Rachmawati
Editor: Tikah Atikah

Melangkah Maju Mewujudkan Edukasi Gambut dan Mangrove di Kubu Raya

Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sudah semakin dekat menuju target penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Gambut dan Mangrove dengan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Terpumpun (FGD) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Gambut Dan Mangrove:, dengan mengusung tema “Melangkah Maju Mewujudkan Edukasi Gambut dan Mangrove di Kubu Raya”

Saat ini telah terbentuk Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Gambut dan Mangrove yang diresmikan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kubu Raya. Tim pengembang kurikulum muatan lokal ini dipimpin oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, dengan beranggotakan staff Dinas Pendidikan dan Stakeholder terkait, dan didukung penuh oleh BRGM dan ICRAF. Selain akan diterbitkan SK tim pengembang kurikulum muatan lokal gambut dan mangrove, juga akan dilakukan perubahan atas peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 tentang pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, M. Ayub, SPd menyampaikan, “Gambut dan mangrove menjadi target kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk lebih dicintai, dikembangkan dan dimanfaatkan. Mengedukasi sejak dini menjadi salah satu cara yang dihadirkan oleh satuan pendidikan yang ada. Harapannya, melalui edukasi lingkungan gambut dan mangrove, masyarakat Kabupaten Kubu Raya dapat mengenal, mencintai, mengelola, memanfaatkan, dan tetap menjaga lahan gambut dan mangrove sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.”

Menurut Ayub, Dinas Pendidikan Kubu Raya mengajak ICRAF Indonesia dan BRGM karena mereka lebih memahami tentang konten materi tentang gambut untuk menghadirkan kurikulum muatan lokal gambut dengan konsep yang lebih memajukan Kubu Raya.”

Kepada media, Andree Ekadinata, WP-6 Leader Pengelolaan Pengetahuan program Peat-IMPACTS, mengatakan, “Tidak mungkin menyampaikan edukasi gambut kepada anak-anak seperti menuliskan sebuah karya ilmiah, kita harus menyesuaikan pengetahuan yang akan diajarkan dengan cara yang paling mudah untuk dipahami.”

Bagi Andree, cara yang paling mudah adalah dengan menjelaskan secara visual bukan dengan teks tentang bagaimana gambut terbentuk, bagaimana gambut bisa rusak, bagaimana gambut dipulihkan, dan bagaimana pengelolaan yang terbaik untuk lahan gambut. Ia juga menambahkan bahwa edukasi tentang lahan gambut bisa dinikmati dalam beberapa tahun mendatang, untuk itu perlu diterapkan oleh generasi muda yang telah mendapatkan pemahaman mengenai lingkungannya.

Muatan lokal adalah instrumen edukatif yang dirasa tepat, guna membangun kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya upaya perlindungan dan pemanfaatan serta fungsi lingkungan (gambut dan mangrove) sejak dini. Kurikulum muatan lokal telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dengan salah satu payung hukumnya berupa Undang-undang No.20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.

Kurikulum muatan lokal pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang berbunyi: Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan dan ciri khas satuan pendidikan.

Sementara untuk Kabupaten Kubu Raya telah terbit Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 tentang muatan lokal Pendidikan keagamaan, yang berisi tentang pembelajaran pendidikan keagamaan di luar materi mata pelajaran formal yang ada. Saat ini kurikulum muatan lokal di Kubu Raya belum memasukkan pendidikan lingkungan khususnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan gambut dan mangrove. Hal ini perlu segera dimulai dengan menerapkannya melalui muatan lokal pada pendidikan formal. 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya pendahuluan pada bulan November 2021 yang difokuskan untuk membangun kesamaan persepsi dan tujuan, serta saran dan masukan dari para stakeholder terkait dalam kegiatan pengembangan muatan lokal gambut dan mangrove. Selain itu, dilakukan juga pemetaan ruang lingkup pelajaran muatan lokal gambut dan mangrove yang dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada. Harapannya, akan terhimpun kompilasi ide, masukan dan saran dari hasil diskusi yang kemudian akan disusun kedalam silabus/modul muatan lokal gambut dan mangrove.

Kegiatan Diskusi Terpumpun ini dilaksanakan pada Selasa, 29 Maret 2022, di Hotel Gardenia Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Author: Dhian Rachmawati
Editor: Tikah Atikah

Sumatera Selatan Libatkan Pihak Swasta untuk Memantapkan Proses Penyusunan Dokumen RPPEG

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh ICRAF Indonesia dan Forum DAS Sumsel, terus melanjutkan proses penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dengan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD): Penggalian Opini Para Pihak Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Selatan.”

FGD ini merupakan tindak lanjut dari tiga lokakarya sebelumnya untuk memantapkan proses penyusunan dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan. Pada sesi utama sebelum FGD, forum menghadirkan beberapa narasumber utama dari Bappeda Sumatera Selatan, Hutan Kita Institut (HaKI), narasumber ahli dari Universitas Sriwijaya Palembang, serta Pihak Swasta dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Para Pemangku Kepentingan dilibatkan secara lebih intensif untuk menggali opini dan masukan-masukan komprehensif dan mendalam, terkait tata kelola (strategi dan kebijakan) gambut dan teridentifikasinya rencana dan pelaksanaan tatakelola gambut oleh masing-masing instansi/ lembaga. Inventarisasi keberadaan data dan informasi yang berkaitan dan relevan dengan tata kelola gambut bersama-sama dirumuskan sesuai kewenangan parapihak.

Gambar 1. Suasana FGD tiap kluster

Proses penggalian opini dikelompokkan berdasarkan klaster kepentingan dan wewenang yang terdiri dari pihak pemerintah, swasta, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, dengan fasilitasi dari DLHP Sumsel, Forum DAS Sumsel, dan ICRAF Indonesia. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Sri Widayanti, mengemukakan, “Dokumen RPPEG akan menjadi salah satu dasar dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPPEG juga nantinya dapat menjadi dasar untuk peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tujuh daerah sebaran gambut di Sumsel, dengan luasan kesatuan hidrologis gambut (KHG) mencapai 2,09 juta hektar.” Menurutnya, salah satu prinsip dalam penyusunan RPPEG adalah bersifat partisipasif, sehingga para pihak harus ikut terlibat aktif.

Pembukaan “Focus Group Discussion (FGD): Penggalian Opini Para Pihak Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Selatan”

Sekretaris Umum GAPKI Sumsel, Zaghlul Darwis, mengatakan jika puluhan perusahaan sawit di Sumsel telah berupaya melindungi gambut yang berada di wilayah konsesi mereka. “Salah satunya melalui pembuatan sekat kanal, untuk mengatur tata kelola air di lahan gambut.” Dia menjelaskan sekat kanal tersebut juga merupakan upaya perusahaan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apalagi, diketahui gambut merupakan lahan yang rawan terbakar saat kemarau tiba.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Palembang, 17-18 Februari 2022 tersebut, APHI dan GAPKI juga menyatakan dukungannya terhadap penyusunan RPPEG serta siap membantu dan bekerjasama dalam penyuplaian data.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) penyusunan RPPEG bersama Kementerian lingkungan Hidup dan kehitanan (KLHK), agar data, informasi, metode dan proses yang digunakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah.  Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir juga telah memulai proses awal penyusunan RPPEG, dan akan terus berproses kedepannya.

Sebagai salah satu provinsi dengan ekosistem gambut yang terluas di Indonesia, Sumatera Selatan berkomitmen penuh untuk dapat memulihkan kondisi gambut yang rusak dan mengelolanya dengan upaya yang terbaik. Hadirnya RPPEG di Sumatera Selatan diharapkan akan mampu mendukung komitmen tersebut, mencegah terjadinya kerusakan gambut lebih lanjut, dan menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut untuk sekarang dan masa yang akan datang di Sumatera Selatan. (DR)

Author: Dhian Rachmawati
Editor: Tikah Atikah

Bimbingan Teknis dari KLHK; Sumatera Selatan Terus Meningkatkan  Kualitas Proses Penyusunan Dokumen RPPEG untuk Kelestarian Ekosistem Gambut

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh ICRAF Indonesia dan Forum DAS Sumsel, melanjutkan proses penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Provinsi Sumatera Selatan.”, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penyusunan RPPEG provinsi dan kabupaten.

Diharapkan melalui proses Bimbingan Teknis (Bimtek) ini akan memperoleh kesamaan pengetahuan terkait kebijakan, prosedur, langkah teknis, dan penulisan dokumen RPPEG, serta terkumpulnya informasi yang komprehensif, saling berbagi pengalaman dalam proses awal dalam penyusunan dokumen RPPEG. Dengan demikian, dapat dihasilkan dokumen RPPEG yang berkualitas dan dapat bersinergi dengan program-program pengelolaan lahan gambut lainnya yang sudah dijalankan oleh pemerintah baik ditingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Bimtek yang diselenggarakan selama dua hari tersebut menghadirkan beberapa narasumber utama dari Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut – Kementerian LHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), serta narasumber ahli dari Universitas Sriwijaya Palembang. Hadir pula berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bappeda Sumsel, DLHP Sumsel, TRGD Prov Sumsel, berbagai OPD Pemprov Sumsel, OPD Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKI, Pokja RPPEG Provinsi Sumsel, Pokja RPPEG Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKI, ICRAF Indonesia, dan Forum DAS Sumsel.

Para Narasumber saat pembukaan “Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Provinsi Sumatera Selatan”.

Dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan, Drs.H. Edward Chandra, MH, Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Drs. Wilman SH, MH, menyampaikan, “Bimtek pada hari ini terselenggara atas kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dengan Bappeda Sumsel dan ICRAF Indonesia sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya di tahun 2021 yang telah menyusun tiga bab utama di dalam dokumen RPPEG. Masih diperlukan penyempurnaan dan kelengkapan dari tiga bab yang sudah tersusun tersebut, khususnya terkait data-data yang belum ter-update dan perlu masukan dari para peserta yang ikut dalam kegiatan hari ini. Selain tiga bab tersebut masih ada dua bab yang perlu disusun juga, yakni terkait strategi dan arahan kebijakan perlindungan dan pengolahan ekosistem gambut, serta program kegiatan dan target perlindungan dan pengolahan ekosistem gambut, dimana kedua bab tersebut sangat tergantung pada tiga bab sebelumnya.”

Ir. Huda Ahsani, MSi, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut – KLHK, juga mengatakan, “RPPEG adalah sebuah dokumen tertulis yang berisi kondisi potensi didalamnya termasuk permasalahan dan isu strategis sosial masyarakat yang dituangkan kedalam dokumen. Kehadiran kita disini merupakan cermin dari sebuah sinergitas kita, integrasi, dan saling berkomunikasi. Inilah hakekat dari dokumen RPPEG yang kita inginkan. Melalui kegiatan ini kita dapat membangun persepsi yang sama tentang apa itu ekosistem gambut, barangnya seperti apa, kemudian mau diapakan, serta apa potensi didalamnya, sehingga upaya-upaya bersama inilah yang akan kita tuangkan kedalam sebuah dokumen.”

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang berproses dalam penyusunan RPPEG Provinsi. Untuk tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir juga telah memulai proses awal penyusunan RPPEG. Bimbingan teknis penyusunan ini  diperlukan agar data, informasi, metode dan proses yang digunakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah. 

Sementara itu, Direktur ICRAF Indonesia, Sonya Dewi, menuturkan jika Bimtek ini digelar untuk menyamakan persepsi para multipihak, dalam penyusunan RPPEG Sumsel, agar dokumen yang dihasilkan nanti mengedepankan pengelolaan gambut yang sesuai standar nasional, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunannya juga didampingi perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengampu kebijakan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 246 Tahun 2020 tentang RPPEG Nasional tahun 2020-2049. Tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 tahun 2019. Dokumen RPPEG memuat rencana jangka panjang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut untuk 30 tahun ke depan. Dokumen ini merupakan upaya perlindungan awal bagi lahan gambut dari kerusakan, dan degradasi lahan. Dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak dari level kabupaten, provinsi hingga level nasional.

Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 03-04 Februari 2022, di Hotel Beston, Palembang, secara luring dan daring. (DR)

Author: Dhian Rachmawati
Editor: Tikah Atikah

Pontianak Sediakan Ruang Edukasi Lewat Pendirian Gedung Galeri Hasil Hutan

Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ke-65 tahun, yang mengusung tema “Kalbar Tumbuh, Tangguh dan Sejahtera”, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, SH., M.Hum, meresmikan “Gedung Galeri Hasil Hutan” yang bertempat di Jalan Veteran Kota Pontianak, pada Jumat, 28 Januari 2021.

Dalam sambutannya, Bapak Sutarmidji menyatakan “Gedung Galeri Hasil Hutan ini diresmikan sebagai ruang edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat Untuk lebih mengenal dan mengetahui berbagai produk hasil hutan khas Kalimantan Barat. Selain itu nantinya di area halaman gedung juga akan ditanami berbagai jenis pohon, seperti belian, bengkirai, dan pelai sehingga masyarakat yang berkunjung dapat memperoleh pengetahuan baru.” 

Pemerintah Kalimantan Barat mendukung kehadiran galeri hasil hutan,karena dinilai  akan menjadi sarana untuk menambah wawasan dengan lebih mengenal kekayaan hutan bagi masyarakat di perkotaan, salah satunya mengenai jenis-jenis tanaman kayu yang dikembangkan di Kalimantan Barat. Kehadiran gedung galeri hasil hutan ini juga diupayakan untuk menjadi media promosi sekaligus fasilitas ekowisata bagi masyarakatnya untuk dapat melakukan aktivitas olahraga sembari menikmati udara segar hutan kota dan minum kopi. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan gedung, sehingga dapat mendorong penguatan ekonomi produktif.

Acara peresmian Galeri Hasil Hutan ini juga dibarengi dengan kegiatan pameran hasil hutan yang diikuti oleh 17 mitra pembangunan/NGO, perusahaan penyedia jasa, pemerintahan, koperasi, dan KPH di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Berbagai produk yang dipamerkan  dan dijual berupa hasil kerajinan tangan hasil karya masyarakat desa seperti ukiran dari kayu, kain tenun yang menggunakan pewarna alami, dan produk fashion lainnya. Kekayaan produk seperti rotan, madu, gula aren, dan olahan makanan yang termaksud produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) juga banyak dijajakan.

World Agroforestry (ICRAF) Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dengan menampilkan beberapa publikasi hasil penelitian terkait agroforestri, produk madu, juga produk informasi lainnya mengenai kegiatan ICRAF di Indonesia. Para pengunjung kebanyakan adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai ICRAF dan ingin mencari referensi buku untuk penelitian tugas akhir. Tim ICRAF juga mengadakan games berhadiah yang mendapat respon baik dari pengunjung.

Selama pameran berlangsung terlihat antusiasme dari masyarakat bahkan mereka membeli berbagai produk yang dijual.  Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari KPH dan UPT Kementrian Lingkungan hidup dan Kehutanan yang membagikan beberapa jenis tanaman secara gratis kepada pengunjung, seperti bibit jengkol, petai dan durian. Hal ini bertujuan agar masyarakat semakin bersemangat untuk melestarikan lingkungan hidup, mengelola lahan pekarangan serta berkontribusi dalam mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 28 – 30 Januari 2021 yang lalu dan dibuka untuk umum.

Penulis: Nurhayatun Nafsiyah dan Sekar A Maharani

Gambutku Pahlawanku

Apa itu Pahlawan Gambut?
Sempat terfikir bahwa pahlawan gambut adalah suatu organisasi yang mengelola lahan gambut menjadi lebih bermanfaat untuk sumber penghidupan. Untuk menjawab rasa penasaran, saya mendaftar untuk menjadi bagian dari Pahlawan Gambut Chapter-2 Kalimantan Barat. Setelah melalui proses seleksi, terpilihlah 55 PMG (Peneliti Muda Gambut) dari berbagai Universitas di Pontianak. Dilanjutkan dengan proses inkubasi untuk mempelajari berbagai materi terkait penelitian dan pengelolaan lahan gambut secara daring selama kurang lebih satu bulan.

Setelah mengikuti proses inkubasi, kami turun ke 31 desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan penelitian yang terbagi menjadi empat tim besar. Selama di lapangan kami bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat di desa-desa tersebut. Kami melakukan beberapa kegiatan untuk mengamati sumber penghidupan sekitar kawasan gambut, serta melakukan pengambilan data melalui wawancara dan diskusi terpumpun. Penggalian informasi untuk mengenai sumber modal penghidupan masyarakat tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, finansial, sosial, dan fisik. Kemudian melakukan pemetaan partisipatif mengenai perubahan tutupan lahan di desa, juga mempelajari sistem usaha tani serta bagaimana strategi penghidupan yang diterapkan pada saat kondisi normal dan kejadian luar biasa.

Lahan gambut memang sering dikeluhkan petani karena tingkat keasaman tanahnya. Kondisi ini bukanlah penghalang bagi petani dalam melakukan proses bercocok tanam. Dari berbagai pengalaman pengolahan lahan yang baik, tidak sedikit petani yang berhasil dalam membudidaya di atas lahan gambut, walaupun kadang terjadi gagal panen.

Karet, lada, dan ubi
Nanas

Dari informasi yang didapat di lapangan, berbagai tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan yang di budidayakan petai dan menjadi sumber penghidupan diantaranya, sayuran, buah-buahan, karet, dan tanaman perkebunan lainnya. Namun petani masih menemukan beberapa kendala, pertama pada fluktuasi harga yang cenderung rendah, contohnya pada komoditas karet, yang sebelumnya merupakan pendapatan andalan bagi petani. Kedua, maslah hama dan penyakit pada tanaman yang sulit diatasi, dan mengakibatkan pembusukan dan gagal panen. Ketiga, akses pemasaran yang masih jauh dan minim, dan masih mengandalkan pada para tengkulak.

Pembentukan Kelompok tani di setiap desa dirasakan menjadi kebutuhan. Kelompok tani akan menjadi membantu para petani dalam mengelola kebun mereka. Selain itu, kebutuhan akan penyuluhan dan pembinaan dari pemerintah setempat, bantuan sarana produksi dan alat-alat pertanian juga sangat diharapkan oleh petani untuk menunjang kegiatan pertanian mereka.

Melalui Gerakan #PahlawanGambut yang berjalan selama kurang lebih dua bulan di lapangan ini banyak sekali memberikan pengalaman. Yaitu belajar tentang bagaimana kehidupan masyarakat sekitar kawasan gambut, mulai dari pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian dan beradaptasi dengan lingkungan. Juga melatih mental dan kecakapan dalam menjadi fasilitator suatu dalam kegiatan diskusi Terpumpun, untuk menggali informasi sebanyak mungkin yang merupakan tantangan tersendiri. Berhadapan dengan berbagai responden dari berbagai suku, etnis, karakter, dan persepsi yang berbeda-beda, serta belajar berkomunikasi yang baik bersama petani

Petani merupakan aset bangsa Indonesia. Untuk itu mari kita menuntun pertanian menuju kejayaannya, menuntun petani meraih kesejahteraannya, dan menjadi penopang pangan dalam mengatasi permasalahan ketersediaan pangan di Indonesia.

Kelapa sawit
Jahe dan cabai

It’s time to sow the seeds of love for peat through education at an early age

Why do we need to invite the younger generation to care and understand for the environment, especially for people who live with peat?

Early childhood is an important period to equip children with knowledge and education to develop their potential. This age is also optimal for instilling awareness and caring, and forming a positive mindset. Especially good attitudes and behaviour towards preserving ecosystems, and especially peat.

Peat-IMPACTS Indonesia sees the need to and importance of initiating non-formal education programmes for all school students, by providing an introduction, understanding and awareness through education. Together with local development partners in two Peat-IMPACTS site locations in South Sumatra and West Kalimantan, we initiated a programme for capacity strengthening and mainstreaming an Environmental Education Curriculum starting at the district level.

Workshop in South Sumatra on Capacity Building and Mainstreaming Environmental Education (Watershed and Peat) as local content for elementary school students, 23-24 September 2021

Workshop in South Sumatra on Capacity Building and Mainstreaming Environmental Education (Watershed and Peat) as local content for elementary school students, 23-24 September 2021

Introducing students to the surrounding environment is the main objective of this programme. South Sumatra province is often faced with environmental and ecosystem problems, such as forest and land fires, some of which occur in peatlands. In addition, watershed degradation caused by erosion, land-use change and environmentally unfriendly agricultural cultivation, also has a major impact on South Sumatra. For this reason, it is important for us to instil an understanding of peat and watersheds at all levels of society, for both adults and children. West Kalimantan province is also facing land and forest management problems, including peatland forest and land fires, land erosion, and deforestation. These affect community well-being, both in and around forest estate areas.

Workshop on Capacity Building and Mainstreaming the Environmental Education Curriculum (Peat) as local curriculum content in Kubu Raya district on 8–9 November 2021

Workshop on Capacity Building and Mainstreaming the Environmental Education Curriculum (Peat) as local curriculum content in Kubu Raya district on 8–9 November 2021

This programme expects to be useful in providing elementary school students with the necessary attitudes, knowledge, and skills to be aware of their natural, social, and cultural environment, which will benefit them and their communities, and in developing local cultural values in the context of supporting national development. This is also to prepare school students to have a solid insight into their environment, and nurture attitudes, behaviours, and a willingness to conserve and develop natural resources, social qualities, and culture to support national and regional development.

Workshops were conducted involving key academics from the Ministry of Education and Cultural Affairs, provincial and district education offices, school supervisors, principals and teachers, development partners and others.

Topics presented included the important functions and roles of peat for life and livelihoods, what peat degradation is, and how to carry out peat restoration. The workshops received support from stakeholders for the establishment of a working group to prepare a draft curriculum and teaching materials for environmental and peat education. We hope this activity will break ground for other regions to do the same thing in taking concrete steps to rehabilitate and conserve peatland and instil the idea that “peat is the future”.

Bersama Menyatukan Asa Untuk Gambut Lestari

Pemerintah Kabupaten dan Mitra Pembangunan Sumatera Selatan Memulai Proses Penyusunan Dokumen RPPEG

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) provinsi Sumatera Selatan, memulai proses penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dengan menyelenggarakan Lokakarya Penyadartahuan, pada hari Senin, 02 Agustus 2021, di Hotel Wyndham, Jakabaring, Palembang.
Acara yang dilaksanakan secara luring dan daring ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan dan memperkuat pemahaman para pihak tentang urgensi perencanaan ekosistem gambut dan proses yang harus ditempuh dalam menyusun RPPEG pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Melalui lokakarya ini diharapkan akan terhimpun informasi awal mengenai ketersediaan data dan informasi yang relevan dalam penyusunan RPPEG provinsi Sumatera Selatan.
Sebagai media konsultasi para pihak, lokakarya dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di provinsi Sumatera Selatan, meliputi jajaran UPT Kementerian LHK, OPD Pemprov Sumsel, akademisi, mitra pembangunan, kalangan swasta dan profesional, serta media. Kegiatan ini juga didukung oleh Forum DAS Sumsel, ICRAF Indonesia, dan Balai Penelitian Tanah sebagai bagian upaya #PahlawanGambut di Sumatera Selatan. #PahlawanGambut adalah sebuah gerakan untuk menghimpun pengetahuan, pembelajaran, pemahaman serta berbagai ide terkait pengelolaan gambut berkelanjutan oleh para penggiat, peneliti, pelaku usaha, petani dan generasi muda di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) provinsi Sumatera Selatan, Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Drs. Wilman SH, MH, menyampaikan, “Lokakarya ini dilakukan dengan melihat perlunya upaya-upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem gambut. Penyusunan upaya pengelolaan ekosistem gambut Sumsel ini disusun untuk 30 tahun kedepan, 2020-2049, dengan mengacu kepada Kepmen LHK, untuk mendukung RPPEG Nasional. Selain itu upaya lainnya juga dilakukan guna pemanfaatan, perlindungan dan pendayagunaan ekosistem gambut, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Sehingga wawasan kita akan terbuka secara jelas betapa pentingnya ekosistem lahan gambut di Sumatra Selatan.”

Penyusunan dokumen RPPEG merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

PP tersebut memberikan mandat kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya. Meliputi RPPEG nasional oleh Menteri, RPPEG provinsi oleh Gubernur, dan RPPEG kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota.

Menurut Kasubdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK, Ir. Huda Achsani, “Sumatera Selatan sudah melaksanakan fungsi pengelolaan dan perlindungan gambut, namun dari keseluruhan itu, selain tindakan yang cepat dan praktis di lapangan kita perlu menyusun dokumen (RPPEG) sebagai landasan yang komprehensif, yang dapat digunakan sebagai landasan bagi RPJP, RPJMD, RTRW, RKTN, dan rencana strategis atau sektoral lainnya, baik di level pusat”.

Lebih lanjut Huda Achsani juga menuturkan bahwa dokumen RPPEG juga berisi kondisi potensi dan permasalahan di Sumsel, menarik isu strategis, data, serta informasi pendukung melalui data spasial, untuk merumuskan program, kegiatan dan target capaian secara detil. Sehingga siapapun yang berkepentingan untuk mengelola ekosistem gambut akan terarah, sistematis dan terpadu. Untuk itu, perlu adanya sinergitas satu dengan yang lain secara utuh, baik ekologis, ekonomis dan sosial.

Sejatinya, RPPEG merupakan sebuah dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPEG merupakan sebuah upaya corrective action dalam pengelolaan ekosistem gambut (http://pkgppkl.menlhk.go.id/). RPPEG memuat rencana jangka panjang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut untuk 30 tahun ke depan (2020-2049). Dokumen ini merupakan upaya perlindungan awal bagi lahan gambut dari kerusakan, dan degradasi lahan. Dalam penyusunannya, harus dilakukan secara komprehensif dan teliti, dengan melibatkan berbagai pihak dari level kabupaten, provinsi hingga level nasional.

Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan salah satu ekosistem gambut yang terluas di pulau Sumatera setelah provinsi Riau. Namun saat ini ekosistem gambut tersebut berada dalam kondisi yang membutuhkan upaya pengelolaan dan pemulihan menyeluruh, sehingga Sumatera Selatan masuk sebagai salah satu provinsi prioritas restorasi gambut. Oleh karenanya, hadirnya RPPEG diharapkan mampu mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut terhadap ekosistem gambut dan menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut untuk sekarang dan masa yang akan datang di Sumatera Selatan, dan dapat diikuti oleh beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki wilayah bergambut. (DR)

Secarik Kertas dari Cerita Tanah Kalimantan Barat

Mengikuti program Inkubator Peneliti Muda Gambut (IPMG) Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu rangkaian program Peat-IMPACTS, ICRAF Indonesia, mengajarkan saya dan rekan-rekan saya untuk keluar dari zona nyaman. Awalnya sebagian dari kami berpikir bahwa dunia hanya seluas layar desktop semata. Lebih jauh daripada itu, segala informasi tidak semuanya bisa diwakilkan hanya dari paparan singkat yang kita dapat ketika berselancar di internet. Banyak informasi lainnya terutama mengenai penghidupan di desa seperti desa-desa yang berada di KHG Sungai Raya-Sungai Kapuas, Kabupaten Kubu Raya yang sangat terbatas jika hanya disajikan dengan deskriptif kata-kata.

Di dalam program PMG, kita berkesempatan untuk melakukan aksi lapangan menuju desa-desa tujuan penelitian. Kami mengunjungi desa-desa dengan kondisi penghidupan masyarakatnya yang serba keterbatasan. Seperti ketersediaan air bersih, hingga bagaimana anak-anak berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu menuju sekolah di pagi hari hingga pulang sebelum matahari kembali ke peraduannya, hanya dengan menggunakan sampan untuk mengarungi dan menyeberangi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Bagaimana energi listrik yang belum masuk ke pedesaan, sehingga hanya terang lilin dan bisingnya genset mengisi malam di desa. Kawula muda hingga lanjut usia duduk berbincang dan bercengkrama di teras dengan gelak tawa yang menghiasi parasnya, merupakan cara tersendiri bagi mereka untuk mendapatkan suatu kebahagiaan dengan cara yang sederhana.

Foto 1. Anak-anak Desa Betuah pergi bersekolah dengan menggunakan sampan.

Hal terbaik yang tidak datang dalam kehidupan kami, khususnya diri saya pribadi, saat melihat bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika tetap terpelihara di kehidupan desa. Dengan keberagaman suku, ras, etnis, dan agama, serta saling tolong menolong di kehidupan sehari-hari, dan tetap berjuang bertahan hidup di ekosistem lahan gambut yang memang sulit untuk diolah. Nilai gotong royong dan kerja sama begitu mudah ditemui meskipun terbentur dengan berbagai latar belakang yang mereka miliki. Segala hal yang kami saksikan mengajarkan saya bahwa sosok pahlawan gambut, kalimat yang sering digaungkan dalam program PMG ini hidup dan tumbuh dalam sosok individu masyarakat desa di lahan gambut.

Foto 2. Upacara Adat Gawai Padi, Desa Betuah.

Lahan gambut bukan sekedar lahan yang tumbuh beberapa milimeter pertahunnya, dengan segala kerentanan ekosistemnya. Namun, lebih jauh daripada itu, di atas gambut terdapat nilai kehidupan masyarakat pedesaan yang sudah sedari dulu terpelihara seiring dengan laju pertumbuhan lahan gambut. Sesungguhnya yang harus dipahami bukan hanya perihal melindungi ekosistem lahan gambut semata, namun juga melidungi dan melestarikan nilai-nilai serta penghidupan masyarakat pedesaan. Konsep ini adalah pelajaran yang bisa kami petik dalam mengikuti program Peneliti Muda Gambut Kalimantan Barat, serta tugas yang kami emban sebagai penerus generasi bangsa.