Dokumen ini membahas skema pendanaan dan instrumen ekonomi jasa lingkungan hidup, yang ditujukan untuk mendukung pengelolaan gambut lestari. Beberapa skema yang dibahas mencakup instrumen pendanaan yang bersumber dari anggaran pemerintah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), transfer fiskal berbasis ekologi, serta dana bagi hasil reboisasi. Selain itu, dokumen juga mengulas pendanaan oleh masyarakat dan sektor swasta, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pembayaran jasa lingkungan (PJL), investasi perbankan, serta instrumen keuangan syariah seperti green sukuk. Tujuan dari skema pendanaan ini adalah untuk mendorong keberlanjutan ekonomi melalui perlindungan dan pelestarian lingkungan, termasuk mekanisme perdagangan karbon untuk pengendalian emisi gas rumah kaca. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang holistik untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga ekosistem gambut melalui pendanaan yang berkelanjutan.